Timlo.net — Program bantuan dana Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) di wilayah Kabupaten Magelang, Jawa Tengah menyisakan masalah. Suyamin (50 tahun) salah satu warga Desa Bigaran, Kecamatan Borobudur mengaku menjadi korban pemotongan dana PSKS yang diduga dilakukan oknum Pemerintah Desa setempat.
Dari jumlah bantuan dana yang diberikan selama tiga bulan Rp 600 ribu, dipotong sebesar Rp 150 ribu setiap warga. Padahal, ada sekitar 73 warga Desa Bigaran yang tercatat menerima dana bantuan tersebut.
“Sejak zaman pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, saya selalu mendapat bantuan BLT (sekarang menjadi PSKS). Alasannya waktu itu untuk pemerataan,” ujar Suyamin di Magelang, Jawa Tengah, Kamis (6/5).
Saat pemotongan dana, kata dia, terpaksa memberikan uang itu karena takut. Kalau tidak mau dana bantuan dipotong, maka aparat desa setempat tidak mau bertanggung jawab.
“Saya ditakut-takuti kalau ada apa-apa, katanya tidak mau bertanggung jawab. Aslinya saya terpaksa karena takut. Yang melakukan pemotongan itu aparat desa,” jelasnya.
Dijelaskannya, uang bantuan yang diberikan dari pemerintah sebenarnya tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sebab pria yang bekerja sebagai petani itu mengaku hanya mendapat penghasilan Rp 5 ribu per hari.
“Karena bantuan itu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari seperti membeli beras, lauk pauk, dan lainya. Penghasilan sehari Rp 5 ribu itu kurang tapi saya dan keluarga prihatin,” tuturnya.
Sementara di kesempatan lain, Kades Bigaran, Borobudur Roh Saifudin Zuhri membantah jika pihaknya melakukan pemotongan dana bantuan PSKS. Warga tidak menerima secara utuh bantuan PSKS karena untuk pemeretaan penerima bantuan.
“Sifatnya bukan potongan. Tidak ada pemotongaan dana, tapi itu inisiatif masyarakat. Hal itu karena sering ada kecemburuan sosial dengan warga yang tidak mampu. Lalu disepakati untuk pemerataan,” jelasnya.
Di desanya ada 376 Kepala Keluarga, sementara yang terdaftar menerima PSKS 73 KK. Pemerataan bantuan itu yang mengkoordinir perwakilan warga dari enam dusun yang ada. Selain untuk pemerataan bantuan, uang juga langsung diberikan ke sopir yang mengantar warga. Pemeritah desa sendiri tidak ikut menerima pemerataan.
Uang bantuan pemerataan dibagikan kepada 289 KK. Untuk 6 KK mendapat bantuan Rp 75.500 sementara yang lainya Rp 34.500. Untuk perangkat desa, PNS, dan purnawirawan TNI/Polri tidak mendapatkan uang pemerataan tersebut.
“Dana Rp 150 ribu itu untuk biaya transportasi warga Rp 10 ribu dan uang pemerataan Rp 140 ribu,” katanya.
Lebih jauh, soal permasalahan warga yang tidak mendapat bantuan PSKS karena kebijakan dari pemerintah pusat. Selain itu, undangan pencairan PSKS yang diterima oleh Slamet warga Dusun Dawung telah salah tempat tinggal. Sementara yang berhak menerima bantuan sebenarnya yakni Slamet di Dusun Karangsari.
“Ini dapat dibuktikan dari adanya kartu penerima bantuan,” tandasnya.
[rep]Sumber : Merdeka.com
