Timlo.net — Niat Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi Muktamar Surabaya untuk menggelar islah dengan kepengurusan PPP Muktamar Jakarta nampaknya tidak akan pernah terwujud. Apalagi, kubu Djan Faridz menyatakan menolak berdamai sesuai hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) yang berlangsung hari ini.
Djan mengklaim, hasil Rapimnas tersebut berdasarkan pengesahan pengurus Muktamar Jakarta oleh Mahkamah Partai dan dibatalkannya SK Menkum HAM soal kepengurusan Romahurmuziy.
“Berdasarkan hasil Rapimnas, mayoritas peserta menyatakan tidak boleh melakukan islah karena kita memiliki kekuatan dengan Mahkamah Partai PPP yang mengesahkan kepengurusan Jakarta dan putusan PTUN membatalkan SK Menkumham yang mengesahkan Kepengurusan Romi,” kata Wakil Sekretaris Jenderal PPP kubu Djan Faridz Jouw Hasyim di DPP PPP, Jakarta, Selasa (2/6).
Jouw menambahkan, pihaknya akan menunggu putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) sebelum menentukan wakil-wakilnya untuk maju dalam Pilkada serentak tahap pertama pada 9 Desember 2015 mendatang. Apapun hasilnya, kubu Djan Farids akan menerimanya dengan ikhlas.
“Kita tunggu inkracht-nya seperti apa Juni ini selesai kok, jika pihak Surabaya yang dimenangkan oleh PTTUN maka kami akan ikhlas menerima dan harusnya mereka juga menerima jika keadaan sebaliknya,” ujarnya.
Namun, dia menegaskan, kepengurusan hasil Muktamar Jakarta enggan bergabung kubu Romi meski dimenangkan oleh pengadilan. “Kita akan ikhlas menerima, namun tidak akan bergabung dengan kubu Romi,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta Djan Faridz menyatakan akan menitip kadernya kepada partai lain untuk maju dalam pilkada serentak. Tindakan ini dilakukan jika pengadilan memutuskan untuk mengembalikan SK Menkum HAM.
“Jika persoalan sengketa kepengurusan PPP ini tidak selesai hingga batas waktu yang ditentukan yaitu Juli ketika proses pendaftaran dilakukan dan kami dinyatakan tidak bisa ikut Pilkada, maka kami akan menitipkan kader kami yang jadi calon pada partai lain,” kata Djan.
Dia menjelaskan, berusaha untuk mencapai inkracht dan islah, namun jika kondisi tidak memungkinkan sampai waktu yang ditentukan, Djan telah membangun komunikasi dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk memuluskan rencananya tersebut dengan tanpa syarat khusus.
“Saya sudah berkomunikasi dengan Partai Gerindra untuk Pilkada serentak dan saya akan mengajukan kader-kader terbaik PPP ke Gerindra untuk berkoalisi baik PPP ikut atau tidak. Koalisi ini juga tanpa syarat karena memang harus seperti itu sebagai sahabat,” kata Djan.
Kendati demikian, Djan tidak menutup kemungkinan melakukan koalisi dengan partai selain Gerindra, namun dia menegaskan akan mengutamakan partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP). “Koalisi kami tidak hanya tertutup pada Gerindra namun bisa juga dengan Golkar, PAN, PKB, PDIP dan lainnya namun kami utamakan dengan partai dari KMP,” ujarnya.
Rapat Pimpinan Nasional ke-I PPP versi Muktamar Jakarta tersebut dihadiri oleh perwakilan dari 34 Dewan Perwakilan Wilayah di seluruh Indonesia dan ditambah pengurus harian Dewan Pimpinan Pusat sekitar 90 orang.
[tyo]Sumber : Merdeka.com
