Timlo.net – Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta segera mengambil tindakan dalam menata jajaran kabinetnya. Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PAN Teguh Juwarno menilai, ada kenyataan di publik yang sudah merespons kekecewaan terhadap kinerja dari kabinet tersebut.
Menurutnya, hal ini dicirikan atas hasil dari sejumlah survei, yang mengatakan bahwa kepercayaan publik terhadap kabinet ternyata memang sudah turun, akibat adanya sejumlah dinamika di sektor ekonomi mikro.
“Kita juga lihat bagaimana pasar merespons negatif kinerja kabinet selama sembilan bulan ini, salah satunya adalah bagaimana nilai tukar rupiah terus terpuruk. Hal itu pula yang menyebabkan industri manufaktur kita tidak mampu bekerja, sampai terjadi PHK di mana-mana,” ujar Teguh dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/8).
“Hal inilah yang dianggap cukup sebagai indikator, di mana presiden harus segera bertindak, terutama di jajaran kementeriannya yang langsung bersentuhan dengan sektor ekonomi mikro,” katanya menambahkan.
Di lokasi sama, pengamat birokrasi dan kebijakan publik Medrial Alamsyah mengatakan, butuhnya percepatan dalam hal perbaikan sistem dan birokrasi di kabinet pemerintahan, menjadi salah satu tantangan nyata bagi pemerintahan Jokowi.
Dirinya menyebut, sejumlah langkah yang ditempuh pemerintah dalam mereformasi aparaturnya, mengalami sejumlah kendala di lapangan. Terkait adanya tuntutan mekanisme yang harus dilakukan secara transparan, dan rentang waktu yang dibutuhkan guna merealisasikannya.
“Kita kan tahu bahwa memang ada perubahan struktural di beberapa kementerian, seperti perubahan nomenklatur dan sebagainya, yang itu saja belum selesai. Padahal targetnya tiga bulan. Hal itu dilakukan juga demi mentaati adanya UU ASN, dimana semua hal itu harus dilakukan secara transparan,” ujar Medrial.
[cob]Sumber: merdeka.com