Timlo.net – Paket kebijakan ekonomi yang diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapat kritikan. Isi dari dua paket tersebut diklaim tak ada satu pun yang menyentuh persoalan ketenagakerjaan secara utuh dan komprehensif.
Anggota Komisi IX DPR Rieke Dyah Pitaloka menilai, paket itu tak memperlihatkan integrasi antara kebijakan ekonomi, perindustrian dan perdagangan dengan ketenagakerjaan. Seolah semua investasi dalam industri dan perdagangan tak ada korelasi dengan tenaga kerja.
“Pertanyaannya paket ekonomi untuk siapa? Untuk meningkatkan kehidupan ekonomi rakyat atau sekedar untuk mengundang investasi dan menghasilkan keuntungan ekonomi bagi segelintir orang?” kata Rieke, Kamis (1/10).
Lebih jauh, dia menyebut paket ekonomi yang dikeluarkan oleh Jokowi tak ada hubungannya dengan ‘TRILAYAK’ seperti yang dijanjikan pada saat Pilpres, yaitu Kerja Layak, Upah Layak dan Hidup Layak bagi Rakyat Pekerja.
“Tidak ada industri yang kuat tanpa pekerja yang kuat. Tidak ada pekerja yang kuat tanpa industri yang kuat,” katanya.
Menurut Politikus PDIP ini, dewasa ini telah memperlihatkan dengan sangat terpaksa industri harus melakukan efisiensi, termasuk pengurangan jam kerja hingga PHK.
“Data Kemenaker (Januari 2015-September 2015) menunjukkan total PHK Nasional sejumlah 79.425 orang,” paparnya.
“Desember kita masuk MEA. Sekali lagi bangsa ini membutuhkan kebijakan ekonomi yang melindungi dan memperkuat industri nasional, sekaligus menciptakan lapangan kerja, melindungi dan memperkuat pekerja Indonesia. Jangan sampai paket ekonomi justru ciptakan deindustrialisasi nasional yang lahirkan paket PHK,” tandasnya.
[tyo]Sumber: merdeka.com
