Timlo.net — Anggota DPR RI Komisi VII Fraksi Partai NasDem Kurtubi menegaskan bahwa kasus dugaan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) terhadap PT Freeport harus dibawa ke ranah hukum. Hal tersebut berkaitan dengan dugaan Setnov memalak 20 persen saham perseroan dan meminta jatah 49 persen saham proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Urumuka, Papua pada PT Freeport Indonesia (PTFI).
“Iya bisa digolongkan sebagai pemerasan. Bisa digolongkan korupsi. Tetapi kepastiannya mestinya ke aparat penegak hukum. Indikasinya kan sudah jelas. Mencatut nama orang lain kan pelanggaran hukum. Jadi oleh karena itu mari kita dorong, solusinya tidak hanya menyangkut pelanggaran etik dan diserahkan ke MKD, tapi juga harus ada solusi lewat ranah hukum secara tuntas,” kata Kurtubi saat dihubungi merdeka.com, Jumat (20/11).
Kurtubi menjelaskan bahwa pertemuan Setnov dengan pengusaha Mohamad Riza Chalid dan Dirut Freeport Maroef Sjamsoeddin mengandung unsur merugikan negara. Bahkan Setnov diduga tak segan menjual nama Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla kepada perusahaan asing demi keuntungan pribadi.
“Mungkin kalau pertemuannya saja enggak ada masalah. Tapi yang jadi masalah, bertemu ada maksud tertentu, ada niat tertentu yang merugikan negara. Niatnya itu diwujudkan dalam pertemuan tiga kali, berulang-ulang dan substansi pembicaraannya dalam rangka ingin memperoleh saham dengan menjual nama presiden dan wapres untuk perpanjangan kontrak,” terangnya.
Kurtubi menyesali tindakan Setnov yang menyalahgunakan jabatannya sendiri dan membawa-bawa nama pemimpin negara. Dia mendesak agar Setnov dalam waktu dekat mengundurkan diri. Sebab dengan begitu maka proses hukum akan lebih mudah dijalankan.
“Itu pelanggaran etika bahkan bisa dalam kategori pelanggaran hukum. Ada niat busuk, gak bagus. Ada semacam janji yang diberikan seseorang atau pihak lain untuk memperoleh suatu semacam gratifikasi. Korupsi itu kan definisinya memberikan janji, memberikan berbentuk materi. Seyogyanya minimal (dalam waktu dekat) mengundurkan diri. Itu sebagai bentuk tanggung jawab moral,” pungkasnya.
Sebelumnya beredar salinan digital surat laporan tindakan tidak terpuji Ketua DPR Setya Novanto yang dilayangkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Surat tersebut bernomor 9011/04/MEM/2015 berkepala surat Kementerian ESDM.
Dijelaskan dalam surat tersebut ternyata yang dilaporkan Menteri ESDM Sudirman Said pada MKD yang berinisial SN ialah Setya Novanto. Sedangkan salah satu pengusaha besar yang turut mencatut nama Presiden Jokowi berinisial R ialah Mohammad Riza Chalid. [eko]
Sumber: merdeka.com
