Klaten – Seorang Bintara Polres Klaten menerima sanksi rekomendasi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH). Sanksi dijatuhkan melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri, Rabu (25/11), di Aula Satyahaprabu Mapolres Klaten.
“Bripka Nanang Rudianto terbukti meninggalkan tugas secara tidak sah atau desersi selama 201 hari kerja,” ungkap Wakapolres Klaten, Kompol Hendri Yulianto.
Selaku ketua komite etik, dijelaskannya, Bripka Nanang Rudianto dari kurun waktu 1 Maret 2014 hingga 3 Oktober 2014 meninggalkan tugas dan sampai saat ini masuk di Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Klaten.
Bripka Nanang Rudianto secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 21 ayat (3) huruf e Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri dan pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian anggota Polri.
“Nantinya rekomendasi PTDH akan kita laporkan ke Polda. Dari Polda diteruskan ke Mabes, lalu putusannya diserahkan kembali ke Polres. Dari situ selanjutnya kita lakukan upacara PTDH pada yang bersangkutan,” jelas Kompol Hendri.
Untuk diketahui, sebelum dilaksanakan sidang KKEP (Komisi Kode Etik Profesi Polri), Bripka Nanang Rudianto telah menjalani empat sidang disiplin, dan satu sidang KKEP. Dalam dua sidang terakhir yang bersangkutan disidang secara in absensia atau tanpa dihadiri oleh terperiksa.
“Sidang ini terbuka untuk umum dan juga dihadiri oleh anggota Polres Klaten. Dengan mengikuti sidang ini, diharapkan menjadi pembelajaran bagi anggota lainnya bahwa Polri akan bersikap tegas pada personil yang tidak melaksanakan tugas dengan baik,” jelas Hendri.
