Solo — Sejumlah pengacara yang mengabdi di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) mengapresiasi kebijakan pemerintah terkait pemberian ganti rugi bagi korban salah tangkap dari Rp 3 juta menjadi Rp 600 juta. Meski begitu, kebijakan tersebut perlu dijalankan tanpa embel-embel proses yang berbelit.
“Jujur, saya sangat mengapresiasi perubahan PP tersebut,” papar Pimpinan Korwil Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Soloraya, Sumarsoni saat ditemui wartawan, Jumat (27/11).
Revisi PP No 27/ 1983 tentang pemberian ganti rugi bagi korban salah tangkap maksimal Rp 3 juta, kata Sumarsoni, sudah tidak relevan dengan jaman. Menurutnya, dengan ditingkatkan jumlah uang menjadi Rp 600 juta maka menjadi warning bagi aparat penegak hukum agar lebih berhati-hati dan meningkatkan keprofesionalan menjalankan tugas.
Dia memperingatkan, supaya kebijakan tersebut jangan hanya manis di bibir saja, namun sulit dijalankan. Itulah sebabnya, ia mendesak agar perubahan nominal ganti rugi tersebut juga diikuti dengan kemudahan dalam menjalankan aturan.
Sementara, pegiat LBH Mawar Saron juga mengaku sangat lega mendengar adanya revisi PP No. 27/ 1983. Wakil Direktur LBH Mawar Saron, John Ferry Situmeang, menegaskan kasus ’peradilan sesat’ sebenarnya bukanlah hal baru di Indonesia. Berdasarkan catatan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI) pada 2013, kata Ferry, ada 31 kasus salah tangkap atau peradilan sesat di Indonesia. Mereka yang menjadi korban salah tangkap dicap pelaku kriminal oleh masyarakat awam, meski pun sudah diputus bebas dan tidak bersalah.
“Mereka juga kehilangan pekerjaan karena harus ditahan, anak-anak mereka tidak terurus bahkan putus sekolah,” paparnya.
Rencananya, perubahan PP tersebut akan diteken Presiden Jokowi pada peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) sedunia pada 10 Desember 2015 mendatang.
