Sragen – Bupati Sragen, Agus Fatchur Rahman meminta Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (DPPKAD) meningkatkan koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) untuk mengatasi peralihan hak tanah dari satu tangan ke tangan lainnya. Hal itu dimaksudkan untuk mencegah banyak terjadinya peralihan hak tanah secara misterius tanpa melalui mekanisme sesuai aturan yang ada.
“Saya rasa memang perlu dibangun sistem jaringan dan sinergi antara DPPKAD, BPN dan IPPAT sehingga ketika ada mutasi tanah satu ke subyek lain, bisa terdeteksi by name by addressnya. Perlu juga dibuat sistem jaringan online sehingga semua peralihan bisa tetap terlacak,” kata Agus dalam acara Pengundian Wajib Pajak PBB Tahun 2015 di Pendopo Rumdin Bupati, Kamis (26/11).
Bupati Agus mengatakan, sinergitas dengan dua pihak tersebut menjadi penting lantaran banyaknya laporan tentang tunggakan PBB karena adanya kesulitan melacak pemilik terakhir dari obyek pajak yang sudah dijualbelikan.
Kepala DPPKAD, Untung Sugihartono menambahkan, munculnya tunggakan itu karena adanya wajib pajak (WP) yang belum sadar dan disebabkan adanya WP yang obyek pajaknya di Sragen tapi pemiliknya berdomisili di luar kota. Kemudian adanya perpindahan hak atas tanah dan bangunan tanpa memberitahui pihak terkait.
