Solo – Komisi X DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Universitas Sebelas Maret (UNS) untuk mencari masukan tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), Jumat (27/11). Rombongan sebanyak 18 Komisi X DPR RI yang membidangi Pendidikan dipimpin Dr Abdul Kharis Almasyhari.
”Kedatangan kami ke UNS, untuk melihat pelaksanaan BOPTN di UNS yang merupakan salah satu kampus penerima BOPTN diantara sekian banyak perguruan tinggi negeri di Indonesia,” ujar Abdul Kharis Almasyhari.
Komisi X DPR menemukan fakta ada penurunan di sana-sini BOPTN untuk tahun 2016, yang menyebabkan nantinya berpotensi kenaikan UKT (Uang Kuliah Tunggal). Oleh karena itu Komisi X DPR bersama rektor berupaya ingin bagaimana mengembalikan ke posisi semula, sehingga BOPTN kembali pada posisi semula
“Syukur-syukur bisa naik sesuai usulan majelis rektor perguruan tinggi negeri, sehingga UKT tidak ada kenaikan,” jelasnya seusai rapat kerja tertutup dengan UNS.
Ia juga menjelaskan rapat dengan Rektor UNS untuk melengkapi masukan-masukan Panja BOPTN yang masih berlangsung dan akan segera berakhir. Sehingga DPR masih perlu melihat bagaimana pelaksanaan BOPTN di masing-masing kampus.
“Secara fakta, kalau di UNS anggaran BOPTN 2015 telah terserap sebesar 99 persen,” jelasnya.
Pada kesempatan ini, Kharis menandaskan, berdasarkan temuan di lapangan, Komisi X DPR berkomitmen untuk tidak ada kenaikan UKT. Sehingga masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi tidak terbebani dengan uang kuliah yang sangat tinggi.
“Bahkan pendaftaran SBMPTN dan sebagainya bisa ditekan, syukur-syukur bisa gratis,” ungkapnya.
