Solo – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) menjanjikan membawa kasus dugaan pelanggaran netralitas PNS dan kampanye diluar jadwal yang dilakukan oleh istri calon walikota Anung Indro Susanto, Sri Subhakti, ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) paling cepat Sabtu (5/12). Pembahasan di Gakkumdu dilakukan setelah klarifisikasi terhadap pelapor, saksi dan terlapor selesai dilakukan.
“Nanti akan dilihat apakah bisa masuk unsur pidana atau tidak. Paling cepat Sabtu sudah dibawa ke Gakkumdu. Kita kan punya batas waktu Senin (7/12),” kata Ketua Panwaslu Solo, Sri Sumanta kepada wartawan, Kamis (3/12), usai melakukan klarifikasi terhadap pelapor dan saksi.
Sumanta menjelaskan, unsur pidana dimungkinkan untuk pelanggaran kampanye di tempat ibadah dan kampanye di luar jadwal. Sesuai yang diatur dalam pasal 69 huruf (i) Undang-Undang No 8 Tahun 2015, dilarang untuk melakukan kampanye di lingkungan tempat ibadah dan pendidikan. Pelanggaran atas ketentuan itu diatur dalam Pasal 187 ayat (3) dengan ancaman hukuman penjara paling ringan satu bulan, maksimal 6 bulan dan denda minimal Rp 100 ribu, maksimal Rp 1 juta.
Begitu juga dengan kampanye di luar jadwal juga bisa dikenai ancaman pidana dengan ancaman hukuman penjara minimal 15 hari, maksimal 3 bulan dan denda minimal Rp 100 ribu, maksimal Rp 1 juta. Ketentuan itu diatur dalam Pasal 187 ayat (1) Undang- Undang No 8 tahun 2015.
Sedangkan untuk pelanggaran netralitas PNS, Sumanta mengungkapkan hal itu bukan ranah pidana. Jika terbukti PNS tidak netral, Panwaslu akan memberikan rekomendasi ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).
