Klaten — Sepanjang tahapan kampanye dan pemungutan suara, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Klaten merima belasan pelanggaran Pilkada Klaten 2015. Sebagian besar temuan terkait pelanggaran administratif.
“Ada 14 pelanggaran. Kebanyakan pelanggaran administratif berupa pemasangan alat peraga kampanye (APK) ilegal, rekruitmen Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS),” ungkap Ketua Panwaslu Klaten, Wandyo Supriyatno, Senin (14/12).
Semua temuan pelanggaran administratif tersebut sudah diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Klaten. Dengan berpijak dari Peraturan KPU (PKPU), kata dia, APK yang ilegal atau tidak sesuai tempatnya sudah dibredel maupun dipindahkan sesuai zona yang ditetapkan.
“Sedangkan temuan pelanggaran rekruitmen PSS dan KPPS ternyata yang bersangkutan berafiliasi dengan partai. Setelah kami minta dicopot (PPS dan KPPS), langsung diganti (KPU),” kata Wandyo.
Selain administratif, pihaknya menerima laporan dan temuan mengenai dugaan pemanfaatan fasilitas negara dan money politic. Salah satunya ketika evaluasi Program Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kecamatan Pedan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Klaten kala itu, Sri Mulyani.
“Dugaan kasus (penyalahgunaan fasilitas negara) tersebut tidak dapat dilanjutkan karena Tim Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu) kekurangan alat bukti. Semua sudah selesai (pelanggaran), tinggal menyelesaikan yang Tulung (dugaan money politic untuk pemenangan Paslon nomor 3) karena masih menunggu klarifikasi dari terlapor,” ucap Wandyo.
