Timlo.net – PLN memutus aliran listrik di Kantor DPP Golkar karena nunggak sekian lama. Ketua DPP Partai Golkar kubu Agung Laksono, Lawrence Siburian mengaku tidak masalah apabila pembayaran operasional Kantor DPP Partai Golkar dibebani ke pihaknya. Namun, dia memberikan satu syarat.
“Ya tidak masalah apabila kami yang membayar. Asalkan kubu Ical tidak boleh datang ke sana (Kantor DPP Partai Golkar). Kan kemarin-kemarin kantor digunakan oleh dua pihak,” kata Lawrence saat dihubungi, Sabtu (2/1).
Meski tidak mempermasalahkan apabila pembayaran dibebankan kepada kubu Agung Laksono, Lawrence menyatakan setelah SK Kepengurusan Munas Ancol dicabut oleh Menkum HAM, seharusnya kedua kubu duduk bersama untuk menentukan siapa yang berhak mengendalikan partai termasuk soal operasional Kantor DPP.
“Saat cabut SK seharusnya dibicarakan bersama-sama siapa yang bertanggungjawab ke Golkar. Tapi kami tidak masalah apabila yang harus membayar,” katanya.
Seperti diketahui, Kantor DPP Partai Golkar menjadi tak terurus seiringnya dualisme yang tak kunjung usai. Bahkan listrik pun sampai nunggak dan beberapa gaji karyawan pun menjadi telat.
[hhw]Sumber: merdeka.com
