Timlo.net — Petinggi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Djan Faridz mendatangi Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Mnekumham) , Senin (4/12) pagi ini.
Sekretaris Jenderal PPP kubu Djan Faridz, Dimyati Natakusumah menyatakan kedatangan pihaknya untuk menyerahkan bukti autentik hasil Muktamar Jakarta.
Selain itu, Dimyati menjelaskan, kubu Djan Faridz juga meminta penjelasan kepada Menkum HAM Yasonna Laoly atas putusan kasasi Mahkmamah Agung (MA) yang memerintahkan Kemenkum HAM untuk mencabut Surat Keputusan (SK) Kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muktamar Surabaya kubu Romahurmuziy (Romi).
“Kita akan meminta klarifikasi atas sikap Menkumham yang sampai saat ini belum mencabut SK Muktamar Surabaya atas putusan MA,” kata Dimyati sebelum memasuki Gedung Kemenkum HAM, Jakarta.
Dimyati menyatakan, apabila nantinya Menkumham tidak mematuhi putusan MA tersebut, maka ia menegaskan bahwa Politikus PDIP itu telah melakukan pelanggaran hukum.
“Kita mau tanyakan ke Menkumham, kalau memang mau mengabaikan ya ayo, berarti melanggar hukum kalau memgabaikan. Seorang yang sudah diputus bersalah oleh pengadilan, ya dipenjara, ini pun seperti itu,” ujarnya.
“Inikan sengketa partai selesai atas putusan MA, maka harus patuh, inikan negara hukum. Enggak ada lagi alasan Menkumham untuk mengabaikan,” katanya menambahkan.
Saat ini, Dimyati bersama petinggi PPP lainnya masih berada di dalam gedung untuk menemui langsung Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. [rnd]
Sumber: merdeka.com
