Timlo.net — Sembilan nelayan yang mewakili nelayan Provinsi Jawa Tengah secara resmi telah mengajukan gugatan uji materiil terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 ke Mahkamah Agung (MA).
“Permohonan uji materiil didaftarkan ke MA oleh kuasa hukum para nelayan melalui Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Tata Usaha Negara MA pada tanggal 26 November dan telah teregistrasi dengan nomor 55 PTHUM/2015 tertanggal 27 November 2015,” kata anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah Riyono di Semarang, Selasa (5/1).
Dia mengungkapkan, ada tiga hal utama yang diajukan para nelayan pada permohonan uji materiil terkait pelarangan cantrang, yakni meminta MA agar menyatakan Pasal 2, 4, dan 5 pada Permen KKP No 2/2015 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
Menurut dia, para nelayan menilai Peraturan Menteri KKP tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No.75/2015 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada KKP.
“Pada peraturan menteri tersebut jelas-jelas disebutkan bahwa alat tangkap cantrang dan pukat tarik dilarang. Namun, pada PP Nomor 75, ada pajak untuk dua alat tangkap ikan tersebut,” ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera itu.
Oleh karena itu, para nelayan di Jateng meminta Permen KKP No.2/2015 dibatalkan karena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
Sebelumnya, pemerintah pusat melalui KKP memberikan toleransi penggunaan alat tangkap ikan berupa cantrang bagi nelayan hingga Desember 2016. Pemberian toleransi penggunaan cantrang itu sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP bernomor 14319/PSDKP/IX/2015 tertanggal 30 September 2015.
Menurut Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah Lalu Muhammad Syafriadi, kebijakan pemberian toleransi untuk nelayan pengguna cantrang itu ditempuh pemerintah setelah melalui serangkaian diskusi dan pertemuan dengan pihak terkait berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan.
“Selama masa tenggang ini, para nelayan bisa tetap melaut secara optimal dan diharapkan ke depannya mau menaati peraturan yang berlaku dengan mengganti alat tangkap ikan sesuai dengan ketentuan pemerintah,” katanya.
Jumlah nelayan pengguna cantrang di Jateng, kata dia, saat ini menjadi yang terbesar jika dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Pada tahun 2015, di Jateng tercatat sebanyak 10.758 nelayan yang 1.248 nelayan di antaranya menggunakan cantrang. Selain itu, cantrang menjadi salah satu alat tangkap ikan yang favorit bagi para nelayan di Jateng.
[hhw]Sumber : merdeka.com
