Timlo.net – Sejumlah jurnalis dari Indonesia bertemu Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu beberapa waktu lalu. Kunjungan para pewarta ke Israel ini disesalkan pemerintah.
Meski membebaskan jurnalis untuk berkunjung ke Israel, pemerintah Indonesia mengaku terusik melihat pengumuman di situs resmi kemenlu Israel, yakni mfa.gov.li yang mengaitkan kedatangan para wartawan dengan kemungkinan membuka hubungan diplomatik antara kedua negara.
“Kita sayangkan kalau kegiatan ini dipolitisasi, dibuat terkait dengan hubungan Indonesia dan Israel,” kata Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Armanatha Nasir, kemarin.
Namun kritik keras muncul dari parlemen. Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengecam lawatan 5 jurnalis tersebut.
Dia menganggap kunjungan itu seharusnya tidak perlu dilakukan. Sebab Indonesia baru saja menggelar Konferensi Tingkat Tinggi OKI awal Maret lalu, di mana tujuan utama kongres itu mendesak kemerdekaan Palestina dari Israel.
“Memberikan satu pesan yang kurang baik. Karena bagaimana pun di tengah kita baru melaksanakan kongres OKI dengan topik khusus tentang Palestina, kok kita tiba-tiba kunjungan ke sana (Israel). Tidak bijak lah. Kita (DPR) juga kadang-kadang mendapat undangan dari Israel tapi kita berusaha semaksimal mungkin tidak menghadiri. Karena ini memberi message yang salah,” kata Fadli.
Sedangkan Ketua Dewan Pers Yoseph Stanley Adi Prasetyo tidak mempermasalahkan terkait 5 jurnalis yang memenuhi undangan Israel tersebut. Sebab menurutnya selama ini kunjungan ke negara lain itu biasa. Apalagi menurutnya jurnalis harus bisa memperluas jaringan dan harus pandai bergaul mulai dari gelandangan sampai presiden.
“Kalau wartawan itu pada dasarnya, tersangka teroris saja boleh diwawancara, penjahat saja boleh apalagi ini hanya cuma ke Israel. Misalnya mau wawancara pimpinan ISIS atau siapa saja kira itu biasa saja,” ujar Stanley.
Salah satu pendiri Aliansi Jurnalis Independen (AJI) tersebut mengungkapkan, justru yang menjadi persoalan ketika pejabat politik parlemen yang kunjungan ke Israel. Sebab akan berpengaruh secara politik.
“Jangan terlalu dipolitisir lah, yang penting dia bekerja profesional sebagai wartawan dalam rangka berita bukan membangun hubungan politik,” tuturnya.
Menurutnya jurnalis memiliki beban berat untuk bekerja secara independen dan professional. Mereka dituntut bekerja untuk menggali informasi guna memenuhi hak publik untuk tahu.
“Boleh saja menuding, buktikan saja nanti apakah di dalam liputan-liputannya itu memang mereka dimanfaatkan atau tidak. Kalau liputannya tidak netral atau professional, tentunya dewan pers yang akan menjewer,” ujarnya.
Dia juga menyayangkan pada minimnya keberanian untuk transparan dari penyelenggara negara. Pasalnya jurnalis asing pun yang datang ke Indonesia diusir dan dipulangkan.
“Kalau ada tudingan bahwa mereka akan dimanfaatkan pemerintah Israel, kenapa kita tidak memanfaatkan wartawan asing untuk liputan di Papua demi kepentingan kita,” bebernya.
Stanley berharap jika semua pihak tak asal tuding. Menurutnya jika ada yang menganggap 5 jurnalis tersebut salah, maka harus ada yang melaporkan ke Dewan Pers bersama lampiran barang bukti.
Namun sejauh ini belum ada yang melaporkan terkait tidak independennya 5 jurnalis tersebut dalam memberitakan.
“Belum ada (yang melapor ke Dewan Pers). Kalau ada dan kalaupun ada memo dari Bu Menlu kita tentu akan panggil wartawannya. Tapi sejauh ini tidak ada, yang dilansir hanya kecurigaan-kecurigaan,” jelas dia.
[bal]Sumber: merdeka.com
