Solo – Langkah Kejaksaan Negeri (Kejari) menyelidiki indikasi penyimpangan sejumlah proyek di Kota Solo mendapat dukungan kalangan legislatif. Justru, mereka menyarankan supaya sejumlah proyek yang saat ini dikerjakan juga turut diawasi pengerjaannya oleh aparat penegak hukum.
“Kami sangat mengapresiasi apa yang dilakukan aparat penegak hukum terkait penindakan indikasi penyimpangan proyek yang bersumber dari APBD, APBD Provinsi maupun APBN,” terang Wakil Ketua DPRD Solo, Umar Hasyim, Jumat (5/8).
Pengungkapan dua kasus dugaan korupsi, pembangunan Puskesmas Pucangsawit dan rehab GOR Manahan oleh Kejari, kata Umar, menjadi catatan tersendiri bagi pihaknya. Pasalnya, salah satu fungsi wakil rakyat adalah pengawasan.
“Kami juga mengakui jika kami masih lemah dalam pengawasan sejumlah proyek yang berjalan. Sehingga kami akan sangat terbantu jika penegak hukum turut serta mengawasi. Bahkan melakukan penindakan jika terjadi penyimpangan,” tandas Umar.
Pihaknya mendorong supaya komisi-komisi yang membidangi pembangunan sebuah proyek supaya lebih cermat lagi memberikan pengawasan terhadap SKPD. Meski dia juga mengakui, jika pengawasa kurang mendalam dalam hal teknis. Namun, secara kasat mata dapat diketahui dengna anggaran yang dikeluarkan bentuk proyek pelaksanaan juga harus sebanding.
“Sejauh ini teman-teman di komisi cenderung mengawasi terkait administrasi bukan ke teknis pelaksanaan. Mengingat kemampuan dari teman-teman di komisi minim terkait bangunan. Maka dari itu, ke depan supaya kami bersama-sama memperbaiki untuk meningkatkan kualitas bangunan yang bersumber dari dana-dana pemerintah,” terang politisi PAN tersebut.
