Solo – Masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan diberikan akses seluas-luasnya untuk ikut mengelola kawasan hutan. Hal itu terbukti ketika ada kebakaran hutan besar di lima propinsi, kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat ternyata tidak ada yang terbakar sampai besar. Bahkan segera padam.
“Itu menunjukkan bahwa kalau masyarakat diberikan peran, mereka akan mengamankan kawasan hutan itu. Inilah yang akan kami kerjakan ke depan,” ungkap Direktur Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hukum Adat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ir Masyhoed MM, Kamis (11/8).
Masyhoed mengatakan, saat ada sekitar 35.000 desa yang ada di dalam maupun sekitar hutan. Sehingga pendekatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada masyarakat di lokasi itu menggunakan program Perhutanan Sosial.
Program Perhutanan sosial sendiri, menurut Masyhoed, ada beberapa skema, seperti hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan rakyat, kemitraan dan pengembangan hutan kayu.
“Untuk tahun 2015 hingga tahun 2019 , kita mencadangkan hutan seluas 12,7 juta hektar untuk program perhutanan sosial,” ujarnya.
Untuk itu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menurut Masyhoed, tidak bisa bekerja sendiri, tetapi harus melihatkan masyarakat. Terutama komitmen daripada pemerintah daerah.
“Kalau Pemerintah Daerahnya komit, maka perhutanan sosial cukup maju. Sebagai contoh, Sumatera Barat, Lampung, Sulawesi selatan, Nusa Tenggara Barat, dan sebagainya,” jelasnya.
