Timlo.net — Setelah moratorium pemilihan selama dua tahun karena Covid-19, maka kini pemilihan kepala desa (Pilkades) di sejumlah daerah mulai digelar. Pesta demokrasi di tingkat paling bawah justru lebih dinamis dengan tingkat kerawanan yang juga tinggi. Butuh pembinaan bagaimana berdemokrasi di desa tetap berkualitas.
Ditemui di Kantor Bupati Langkat, Sumatera Utara, Rabu (25/5), usai memimpin pertemuan delegasi Komisi II DPR dengan Pemerintahan Kabupaten Langkat dan Kota Binjai, Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyerukan, agar Pilkades di semua daerah menjadi perhatian serius. Pilkades tidak saja jauh lebih dinamis daripada Pilkada, tapi juga banyak mengundang konflik sosial.
“Pemilihan kepala desa jauh lebih dinamis dibanding Pilkada. Semakin ke bawah, peristiwa demokrasi sebenarnya semakin rawan, mengundang konflik sosial. Karena locus-nya kecil, interaksinya intensif, tarik menarik kepentingannya menonjol, maka sering sekali menimbulkan konflik, bahkan pemilihan kepala desa itu memakan korban jiwa,” ungkap Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung –seperti dilansir laman dpr.go.id.
Perhatian pusat sangat dibutuhkan ketika Pilkades berlangsung di sejumlah daerah, pinta politisi Partai Golkar itu. Begitu pula di Kabupaten Langkat, Sumut, yang dikunjungi Komisi II DPR. Ada 162 desa di Langkat yang akan berpesta demokrasi. Pembinaan demokrasi jadi keniscayaan, agar Pilkades bisa lebih sehat dan tertib.
“Ini harus jadi perhatian kita supaya pembinaan demokrasi di masyarakat paling bawah ini sehat,” ujarnya.
