Timlo.net — Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) minta percepatan Program Transformasi Digital Pengadaan Barang dan Jasa segera dilakukan. Hal itu diungkap dalam Rapat Terbatas (Ratas) di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (25/08/2022).
“Intinya, Bapak Presiden memerintahkan tidak boleh lagi masuk e-Katalog berbelit-belit, tidak boleh lagi sulit untuk diakses, dan ini sekarang sudah mudah diakses,” ujar Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas, dilansir dari setkab.go.id.
Azwar Anas menyampaikan, pihaknya telah menyederhanakan penayangan produk di e-Katalog, dari delapan proses menjadi dua proses. Ini memicu peningkatan signifikan produk yang ada di e-Katalog, dari 52 ribu menjadi 600 ribu produk dalam satu tahun.
“LKPP telah memotong mata rantai yang panjang dari proses tayang produk. Dulu perlu delapan proses, sekarang tinggal dua proses saja, setelah kami bertemu dengan vendor-vendor dan digital marketplace, sehingga sangat market friendly,” ujarnya.
Kedua, lanjut Kepala LKPP, Presiden meminta agar jajaran terkait untuk meningkatkan e-Katalog lokal sehingga semakin banyak produk lokal yang masuk ke dalam sistem pengadaan barang dan jasa.
“Dulu saya selama 10 tahun jadi bupati di daerah, tidak bisa bikin E-Katalog lokal karena syaratnya terlalu banyak. Sekarang syarat-syarat yang berat telah kita potong dan semua kabupaten/kota sekarang sudah punya E-Katalog. Hasilnya, sekarang produknya sudah banyak yang masuk,” ujar Azwar Anas.
