Semarang — Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendorong pemerintah pusat agar mengkaji ulang keputusan menghapus tenaga honorer pada 2023 mendatang. Ganjar bahkan telah berkomunikasi langsung dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) yang baru, Azwar Anas.
Hal itu disampaikan Ganjar Pranowo, usai menerima kunjungan kerja Komisi IX DPR masa persidangan I tahun 2022-2023, dalam rangka pengawasan terhadap tenaga kerja honorer, Senin (12/9).
Kepada MenPAN-RB, Ganjar Pranowo menyampaikan tiga pesan. “Pada saat dilantik saya WA, selamat Pak Anas ada PR-PR penting. Satu kita selesaikan soal honorer, dalam konteks otonomi daerah dan kebutuhan. Maka kita bisa sharing,” kata Ganjar Pranowo.
Ganjar menyampaikan agar KemenPAN-RB mengubah metode perekrutan PPPK. Tidak lagi mengandalkan tes potensi akademik, tetapi memaksimalkan skill sesuai dengan formasi.
“Wabil khusus untuk menyelesaikan honorer ini, tolong yang punya pengalaman sudah puluhan tahun, belasan tahun, testingnya diubah. Tidak lagi menggunakan model testing potensi akademis, tapi betul-betul skill. Maka yang di kami, provinsi, sudah lakukan itu,” ujar Ganjar –seperti dilansir laman jatengprov.go.id.
