Timlo.net — Komisi I DPR mendorong pemerintah meningkatkan sistem keamanan digital negara. Hal ini menyusul banyak terjadinya kebocoran data dan serangan siber terhadap kementerian/lembaga yang dilakukan oleh hacker atau peretas.
Seperti diketahui, terjadi peretasan data milik sejumlah kementerian/lembaga. Kemudian, ada pula kebocoran data registrasi SIM Card, 105 juta data pemilih, hingga surat untuk presiden yang disebut termasuk koleksi dokumen-dokuken dari Badan Intelijen Negara (BIN) yang berlabel rahasia.
Data informasi pribadi sejumlah tokoh pun ikut dibocorkan hacker. Anggota Komisi I DPR Nurul Arifin mengingatkan, banyaknya kasus kebocoran data dan serangan Siber terhadap negara harus mendapat perhatian serius.
“Saya mendorong agar kementerian dan lembaga terkait bersinergi untuk mengusut kebocoran data ini, dan selanjutnya menjaga dengan sistem keamanan digital yang lebih canggih lagi. Kita berharap sistem peralatan yang lebih canggih dapat menangkal hacker,” kata Nurul Arifin dalam keterangan persnya, Selasa (13/9).
