Timlo.net — Anggota Komisi VI DPR Rudi Hartono meminta pertanggung jawaban PT Pertamina terkait diduga bocornya data pengguna aplikasi ‘MyPertamina’. Padahal, di sisi lain, rencana pengaturan pembelian BBM bersubsidi, khususnya jenis Pertalite menggunakan aplikasi MyPertamina belum terealisasi sampai sekarang.
Semula, kebijakan yang bertujuan agar BBM bersubsidi tepat sasaran itu mulai berlaku per 1 Juli lalu. Namun belakangan dikabarkan, bahwa salah satu peretas ‘Bjorka’ diduga telah membocorkan data pengguna MyPertamina. Peretas itu mengaku telah membocorkan sebanyak 44,237 juta data dari aplikasi MyPertamina.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi VI DPR Rudi Hartono Bangun menegaskan, direksi Pertamina Patra Niaga harus menyelidiki permasalahan itu, dan bertanggung jawab kepada masyarakat atas data yang bocor.
“Ini bisa menjadi preseden buruk terhadap perlindungan data masyarakat jika data MyPertamina sampai bocor. Pertamina harus bertanggung jawab,” tegas Rudi Hartono –seperti dilansir laman dpr.go.id, Jumat (11/11).
Politisi Partai NasDem itu mengakui, tujuan dari penggunaan aplikasi MyPertamina ini cukup baik dalam mengontrol penyaluran BBM bersubsidi. Kendati seharusnya kebijakan itu harus meliihat kondisi di lapangan bahwa tidak semua masyarakat Indonesia melek teknologi dan memiliki telepon pintar untuk mendaftar di MyPertamina. Termasuk belum semua daerah terjangkau jaringan internet yang baik dan stabil.
