Wonogiri — Sebanyak 124 orang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Wonogiri resmi dilantik. Menariknya, latar belakang mereka berbeda-beda, 27 persen tamatan SMA sedang 73 persen berijazah diploma, sarjana, pasca sarjana hingga bergelar doktor.
“Sebenarnya setiap kecamatan ada lima orang yang bertugas. Tapi hari ini yang dilantik hanya 124 orang. Sementara satu orang petugas asal Giriwoyo mengundurkan diri. Jadi, kita menunggu pengganti antar waktu (PAW) akan segera dilantik,” ujar Ketua KPU Wonogiri Toto Sihsetyo Adi usai acara pelantikan PPK di RM Saraswati, Wonogiri, Rabu (4/1).
Menurut dia, ratusan PPK yang baru saja dilantik itu memiliki latar belakang yang berbeda-beda. 27 persen PPK terpilih memiliki ijazah SMA sederajat. Sementara itu, 73 persen sisanya memiliki ijazah diploma, sarjana, pasca sarjana bahkan ada seorang PPK yang bergelar doktor.
“Doktor, kalau tidak salah dosen Sekolah Tinggi Agama Budha Negeri Wonogiri. Seperti saat pemilihan Bupati ikut, tempatnya di Giriwoyo,” ujarnya.
Selain itu kata Toto, ada tiga orang PPK yang tercatat sebagai anggota Ikatan Mahasiswa Berprestasi (Imapres). Seperti diketahui, Imapres merupakan wadah mahasiswa yang menerima beasiswa dari Pemkab Wonogiri.
“Saat tes wawancara keilmuan mereka sangat mumpuni. Selain itu mereka juga familiar dengan teknologi informasi,” katanya.
Toto mengatakan, PPK nantinya membantu tugas KPU dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 mendatang. Honor yang diterima untuk Ketua PPK akan mendapatkan Rp 2,5 juta per bulan.
Sementara untuk anggota PPK akan mendapat honor Rp 2,3 juta setiap bulannya. Usai dilantik, ratusan PPK itu juga melakukan pengambilan sumpah janji serta menandatangani pakta integritas.
Sementara itu, Bupati Wonogiri Joko Sutopo mengatakan PPK yang terpilih sudah melewati proses perekrutan. Lewat proses itu, diyakini PPK terpilih mumpuni dan berintegritas.
“Kerja dan kinerja mereka nanti juga akan diuji oleh publik,” kata dia.
Bupati juga memastikan, Pemkab juga bakal mendukung persiapan pemilu 2024 mendatang. Dalam hal ini, termasuk diantaranya adalah terkait anggaran, mana yang menjadi tanggung jawab APBD Wonogiri atas hasil koordinasi dengan KPU dan Bawaslu Wonogiri.
Kemendagri belum lama ini juga menginstruksikan agar kepala daerah bersiap mendukung tahapan pemilu 2024. Kepala daerah juga diminta memberikan izin ASN untuk ASN pemda yang hendak mendaftarkan diri sebagai PPK, PPS dan KPPS.
“Kalau dari aspek teknis sudah memperbolehkan kami welcome. Tugas kami adalah tugas perbantuan, artinya Pemkab Wonogiri menyelenggarakan kebijakan pemerintah pusat,” tandasnya.
Editor : Dhefi Nugroho
