Timlo.net—CEO TikTok Shou Zi diperingatkan oleh komisioner Uni Eropa (UE) Thiery Breton lewat panggilan video baru-baru ini. Komisioner itu dengan jelas menyatakan jika UE akan menggunakan segala cara untuk melindungi privasi warga mereka. Jika dibutuhkan, mereka akan memblokir TikTok dari Uni Eropa. UE ingin TikTok mengambil langkah untuk mematuhi semua hukum dan undang-undang seperti yang tertera dalam the Digital Services Act (DSA).
DSA mulai berlaku pada November 2022, dan dianggap standar emas untuk peraturan platform konten dan internet. Aturan ini menyediakan sanksi berlapis termasuk pemblokiran dari UE untuk pelanggaran berulang yang bisa dianggap mengancam hidup dan keselamatan warga UE. Ketidakpatuhan terhadap DSA bisa menyebabkan denda yang besar hingga 6% jumlah penghasilan kotor tahunan global perusahaan.
Banyak ketentuan DSA hanya berlaku untuk platform dengan lebih dari 45 juta pengguna di EU. Tapi, hal ini berarti platform terkenal seperti YouTube, Twitter, Facebook dan TikTok ada di bawah sorotan hukum ini.
TikTok siap membahas kebijakan terkait keamanan data, misinformasi dan kepatuhan terhadap DSA dengan UE. Beberapa pertemuan dengan petinggi perusahaan dilakukan untuk membahas topik seperti keamanan anak, disinformasi Rusia, transparasi konten politik berbaya dan GDPR (General Data Protection Regulation).
Dalam panggilan video terakhir, Komisioner Thiery berkata kepada CEO Shou,” Kami tidak akan ragu untuk mengadopsi sanksi sepenuhnya untuk melindungi para warga kami jika audit tidak menunjukkan kepatuhan penuh.”
“Dengan para penonton muda, ada tanggung jawab yang lebih besar. Tidak bisa diterima jika di balik fitur-fitur yang kelihatannya menyenangkan dan tidak berbahaya, hanya butuh hitungan detik bagi para pengguna untuk mengakses sesuatu yang berbahaya dan kadang konten yang mengancam nyawa,” lanjut Thiery dilansir dari Gizmo China, Jumat (20/1).
Dengan lebih dari 3 miliar unduhan, TikTok adalah aplikasi nomor satu di dunia dan yang paling dikenal di antara anak muda. Tapi karena berasal dari Tiongkok, aplikasi ini menimbulkan banyak kekuatiran terutama terkait keamanan data dan privasi. TikTok dimiliki oleh perusahaan Tiongkok ByteDance. TikTok selama ini dituduh mengumpulkan data dan memberikannya pada pemerintah Tiongkok lewat induk perusahaan mereka. Masalah lain yang dikuatirkan adalah misinformasi, sensor konten, mata-mata, perundungan dan lain-lain.
Aplikasi itu sudah diblokir di beberapa negara Asia seperti India, Pakistan, Bangladesh dan Azerbaijan. Di Amerika Serikat (AS), beberapa negara bagian, militer dan kongres melarang pemasangan TikTok di perangkat yang digunakan pegawai pemerintah. Kemungkinan pemblokiran di UE bisa menjadi pukulan mematikan untuk aplikasi itu.
Kepala hubungan pemerintah dan kebijakan publik TikTok Brussels, Caroline Greer baru-baru ini membahas panggilan video itu di Twitter. Dia menyebut panggilan video itu adalah dialog yang bagus antara CEO mereka dan komisioner UE. Dia berkata jika keamanan para pengguna adalah hal yang sangat penting untuk TikTok.
Editor : Ranu Ario
