“Itu menjadi prioritas sehingga kalau nanti kemiskinan ekstrem di 2024 mesti selesai kita semua di daerah punya tanggung jawab pada level masing-masing,” jelasnya.
Setelah data riil kemiskinan ekstrem tersebut didapat dan terverifikasi, maka program penyelesaian harus langsung segera dilaksanakan. Sejauh ini pemerintah Kabupaten Grobogan dan Demak sudah mempunyai sejumlah program penanganan kemiskinan sampai tingkat desa. Namun tidak sampai di situ saja, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga akan turun tangan memberikan bantuan termasuk mencarikan sumber dana lainnya.
“Tapi tidak akan selesai di situ, pasti mereka akan berat maka kita akan carikan seperti Baznas. Rakor BAZNAS kemarin juga sudah setuju bahwa pentasarufan dari BAZNAS ini juga diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan. Ini contoh saja. CSR juga kita dorong,” ungkapnya.
Terbaru, Pemprov Jateng melalui Dinas Tenaga Kerja mulai memetakan dan mengajak perusahaan pada masing-masing daerah dengan kemiskinan ekstrem. Perusahaan itu diminta menerima pekerja dari keluarga miskin, khususnya miskin ekstrem. Setidaknya di Kabupaten Demak dan Grobogan ada lebih dari 20 perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja dengan kualifikasi yang sesuai untuk penanganan kemiskinan ekstrem.
“Kalau butuh pelatihan, pemerintah siap untuk memfasilitasi. Tapi kalau mereka butuh yang unskill lalu mereka mau training sendiri itu juga lebih baik. Jadi mereka bisa mendapatkan tambahan sehingga dari strategi pengeluarannya nanti akan terpenuhi. Ini yang sedang kita siapkan,” jelas Ganjar.
