Karanganyar — Seiring kasus dugaan korupsi di tubuh BUMDes Berjo, Ngargoyoso bergulir, masyarakat desa tersebut menginginkan seluruh pendapatan dan pengeluaran dana bersumber badan usaha tersebut diaudit. Supaya pengelolaannya transparan dan tidak menimbulkan fitnah. Sebab, ada dugaan dananya mengalir ke bukan peruntukan sah.
Sebanyak 62 ketua Rt/Rw setempat menandatangani petisi agar audit dilakukan menyeluruh, terutama keuangan BUMDes tahun 2021-2022. Selama dua tahun berjalan, keuangan BUMDes tidak transparan. Selain itu memunculkan prasangka penyelewengan dana. Petisi agar audit dilakukan telah dilayangkan ke inspektorat daerah, Dispermasdes dan bupati Karanganyar Juliyatmono.
Koordinator RT/RW Berjo, Agil Sugiman mengatakan pengelolaan keuangan dana BUMDes yang mengelola objek wisata Telaga Madirda dan Air Terjun Jumog tidak jelas sejak 2021-2022. Tidak ada laporan pertanggungjawaban (LPj) keuangan tersebut.
“Kami menuntut transparansi keuangan BUMDes. Sejak 2021 sampai 2022 tidak ada LPj,” kata dia, Rabu (25/1).
Tuntutan transparansi keuangan BUMDes ini telah disampaikan ke Plt Kepala Desa (Kades) setempat. Tak hanya itu juga terhadap jajaran direksi BUMDes Berjo, Dewan Pengawas serta BPD. Seluruh ketua RT dan RW yang berjumlah 65 orang telah mengupayakan menggelar musyawarah terkait persoalan itu. Mereka mengundang pihak-pihak terkait di antaranya jajaran direksi BUMDes, Dewan Pengawas, pihak desa dan BPD. Namun pertemuan yang digelar sekitar November tahun lalu, tak dihadiri pihak-pihak terkait tersebut.
