Karanganyar — Pengelola BUMDes menyebut sulitnya memperoleh kredit usaha di bank. Mereka meminta otoritas perbankan mempermudahnya.
Hal itu mengemuka di diskusi publik Optimalisasi Peran Desa dalam Mendorong Digitalisasi UMKM di Desa Tamansari Kecamatan Kerjo, Senin (21/2). Puluhan kades, perangkat desa dan tokoh masyarakat asal Kecamatan Kerjo, Jenawi, Ngargoyoso, Tawangmangu dan Karangpandan menghadiri agenda yang dihelat Bank Indonesia (BI) tersebut.
“Di Karanganyar sudah ada 24 desa wisata ber-SK. Pengembangannya sedang digarap masing-masing desa. Tentu membutuhkan modal tidak sedikit. Mohon difasilitasi agar permohonan utangnya di bank milik pemerintah dipermudah. Bank pemerintah sangat dinanti mengucurkan dananya dengan bunga rendah,” kata Kades Harjosari Karangpandan Tarso di forum tersebut.
Ia mengatakan kucuran modal dari perbankan ke BUMDes bakal menggairahkan pelaku usaha di desa. Sebab, kemitraan dengan masyarakat oleh BUMDes tak bisa dihindari.
Kades Lempong Jenawi, Yaqub Ardhani mengatakan sulitnya BUMDes mengakses dana pinjaman perbankan. Ia meminta kemudahan melalui regulasi.
“Butuh regulasi agar KUR tersalurkan ke BUMDes,” katanya.
Menjawab hal itu, Wakil Ketua Komisi XI Dolfie OFP mengatakan BUMDes tak perlu berkecil hati. Asalkan badan usaha jelas, maka permodalan dari perbankan seharusnya bisa diakses.
“Kami akan memperjuangkan KUR agar mengalir ke BUMDes. Tentunya dengan bunga lebih rendah,” katanya.
Deputi Gubernur BI, Filianingsih Hendarta menambahkan, BUMDes pantas mendapat perhatian serius pemerintah. Termasuk mengakses modal perbankan. Sehingga, ia akan bekerjasama dengan OJK agar menawarkan perbankan menjalin mitra BUMDes.
“Perbankan kemudian akan membuat feasibility study pembiayaannya,” katanya.
Editor : Dhefi Nugroho
