Karanganyar — Pemerintah daerah diminta lebih memperhatikan penyediaan logistik bagi petugas keamanan wilayah yang bertugas di TPS pada pemilu 2024. Sebab, kebutuhan mereka tak terkaver secara spesifik di APBN.
Anggota Komisi II DPR RI, Paryono mengatakan hal itu di hadapan peserta sosialisasi pengawasan partisipatif Pemilu 2024 di aula Kantor Desa/Kecamatan Jaten, Minggu malam (17/9).
“Berharap Pemda bisa mengakomodir. Khususnya Linmas di TPS,” kata Paryono.
Ia mengatakan anggaran penyelenggara pemilu dicukupi APBN. Untuk KPU, APBN telah menyetujui pengucuran Rp51 triliun dari kebutuhan Rp76 triliun. Kemudian Bawaslu diberi anggaran Rp11 triliun. Anggaran tersebut dibagi ke penyelenggara sampai ke tingkat kabupaten/kota. Paryono mengatakan, dana kepada KPU dan Bawaslu dapat dipakai sampai putaran kedua Pilpres 2024.
“Kalau ada putaran kedua (Pilpres) masih mencukupi. Indonesia punya hajatan besar lima tahunan maka wajar anggarannya juga besar sampai Rp62 triliun untuk penyelenggaraan dan pengawasan,” kata pria yang pernah menjabat Wakil Bupati Karanganyar ini.
