Karanganyar — Ketua DPRD Karanganyar, Bagus Selo menyetujui pemberian anggaran lebih untuk menekan angka kemiskinan hingga minimal di angka 5 persen. Dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), usulan pengentasan kemiskinan mendominasi.
“Kami tentu menyetujui usulan pengentasan kemiskinan agar dinadai lebih signifikan. Terlebih, itu yang banyak diusulkan. Semoga nantinya, pelaksanaan oleh OPD yang membidangi dapat tepat sasaran. Komisi di DPRD akan mengontrolnya,” kata Bagus, Jumat (22/11).
Kalangan DPRD juga meminta laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip) untuk melihat progres penurunan kemiskinan, dari program yang telah dilaksanakan.
Sementara itu dalam KUA PPAS tahun 2020, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Karanganyar diprediksikan mengalami peningkatan. PAD tahun sebelumnya, hanya Rp 327 Miliar dan pada tahun 2020, diperkirakan Rp 350 Miliar. Darwanto, salah satu anggota badan anggaran (Banggar) pemerintah harus lebih serius lagi dalam meningkatkan PAD, dengan memaksimalkan potensi yang dapat menyumbang PAD signifikan, pajak retribusi parkir. Sedangkan untuk sektor pengentasan kemiskinan, Darwanto meminta agar program 10.000 wirausahawan lebih diefektifkan agar tepat sasaran, sehingga program pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat dapat tercapai.
“Di Karanganyar banyak industri. Harus ada terobosan. Misalnya setipa perusahaan atau BUMD haraus menejadi bapak angkat bagi UMKM,” kata Darwanto.
