Karanganyar — DPR dan Kementerian Pendidikan da Kebudayaan (Kemendikbud) RI telah mengadakan rapat pembahasan terkait kurikulum 2013. Dalam rapat kerja itu diputuskan anggaran untuk Kurikulum 2013 disetujui sebesar Rp 829 miliar.
Anggota Komisi X DPR RI Rinto Subekti mengatakan, pada awalnya Kemendikbud mengajukan anggaran sebesar Rp 610 miliar untuk kurikulum, dan kemudian ada penambahan menjadi total Rp 2,4 triliun. Namun berdasarkan hasil laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), jumlah itu kemudian berubah menjadi Rp 829 miliar.
“Jadi anggaran untuk Kurikulum 2013 angkanya berdasarkan rekomendasi BPKP, itu yang akhirnya dijadikan patokan,” terang Rinto tatkala ditemui wartawan, Selasa (28/5).
Wakil rakyat dari Partai Demokrat itu menandaskan, terkait berubah-ubahnya angka, hal itu karena berdasar kajian dari BPKP. Dari anggaran itu targetnya juga termasuk anggaran untuk pelatihan guru-guru. Anggaran itu juga tersedot untuk berbagai macam kegiatan, antara lain guna pengadaan buku ajar yang baru berdasarkan kurikulum terbaru.
Berdasar penelusuran data, Kemendikbud RI telah menetapkan jumlah sekolah yang menjadi sasaran penerapan Kurikulum 2013, yang akan dimulai pertengahan tahun bertepatan dengan dimulainya tahun ajaran baru. Pada awalnya terdapat 32.295 sekolah, jumlah itu dipangkas menjadi 7.458 sekolah. Namun pada perkembangan berikutnya, jumlah itu diturunkan lagi menjadi 6.410 sekolah. Dengan perincian, 2.598 SD, lalu 1.521 SMP dan 1.270 SMA dan 1.021 SMK.
Namun, karena tidak membawa data, anggota DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) Jawa Tengah IV yang terdiri atas Kabupaten Karanganyar, Sragen dan Wonogiri itu tidak memberikan penjelasan lebih lanjut terkait Kurikulum 2013, termasuk tentang berapa jumlah sekolah di Jawa Tengah yang bakal menjalankan Kurikulum 2013.
Kamis, Mei 26, 2022
