Sragen — Sejumlah DPRD dan kalangan masyarakat menilai kegiatan Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati, roadshow bertajuk pembinaan mental spiritual PNS dan gerakan serentak gerakan masyarakat hidup sehat (Gertak Germas) di 20 kecamatan penuh muatan politis.
Kritikan datang dari sejumlah fraksi di DPRD Sragen. Ketua Fraksi Golkar DPRD Sragen, Sri Pambudi mengatakan, fraksinya memang banyak menerima aduan dan masukan perihal kegiatan Gertak Germas dan pembinaan PNS yang digelar sejak beberapa pekan lalu itu.
“Sebenarnya waktu pendapat akhir fraksi pada paripurna kemarin sudah kami ingatkan. Jangan sampai dalam melakukan kegiatan yang dibiayai APBD dititipi pesan-pesan politis tertentu atau kepentingan pribadi bupati,” papar Sri Pambudi kepada, Jumat (5/12).
Pambudi menguraikan, kritikan bukan pada kegiatannya. Akan tetapi pada urgensi kehadiran bupati dan selipan pesan untuk kepentingan Pilkada yang dinilai kurang pas.
Terlebih, kegiatan itu didanai dari APBD. Dia berharap sebagai penyelenggara pemerintahan, eksekutif dan bupati bisa memahami prinsip-prinsip dalam menggelar kegiatan maupun menjaga kegiatan dari hal-hal yang menyimpang.
“Mestinya saudara Bupati bisa menempatkan diri. Kalau memang kegiatannya pembinaan mental PNS dan kampanye Germas, ya hadir dan pengarahannya ya seputar itu. Jangan kemudian diselipi ajakan atau arahan pribadi menjurus politis. Kecuali memang acara pribadi bupati lalu mengundang masyarakat dan di situ menyampaikan pesan politis, monggo. Tapi ini kan kegiatan didanai APBD,” paparnya.
Dia meyakini masyarakat sudah cerdas dan belum tentu ajakan atau titipan politis itu berpengaruh ke masyarakat. Meski demikian, ia berharap agar bupati dan eksekutif bisa menjaga etika dan menjaga kegiatan APBD agar tak dinodai dengan hal-hal yang melanggar prinsip penganggaran.
Senada, anggota Fraksi PKB DPRD Sragen, Fathurrohman juga mengaku mendapat banyak laporan soal kegiatan roadshow Germas dan pembinaan PNS ke kecamatan-kecamatan disusupi kepentingan politis bupati.
Dia menyayangkan munculnya pesan politis di ajang yang selalu menghadirkan PNS dan kader kesehatan di setiap kecamatan tersebut.
“Sangat disayangkan kalau hanya jadi ajang untuk menyelipkan pesan politis bupati. Yang kami pertanyakan, Germas itu kan untuk menggerakkan masyarakat tapi PNS juga dikumpulkan di satu tempat di kecamatan lalu ada pesan politis. Kalau bupati hadir ya mestinya yang dibicarakan atau arahannya ya soal Germasnya, jangan soal politik,” terangnya.
Dia juga menyoal adanya keluhan dari PNS di kecamatan yang merasa terbebani karena diminta ikut urunan guna menyokong kegiatan tersebut.
Editor : Marhaendra Wijanarko
