Timlo.net – Kasus dugaan temuan rekening kasino kepala daerah jadi sorotan publik. Polri masih menunggu penelusuran dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
“Tunggu saja PPATK mau dikirim ke mana datanya,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Argo Yuwono di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (18/12).
Argo menuturkan, selain Polri, ada aparat hukum lainnya yang berwenang mengusut seperti KPK dan Kejaksaan. Dia berpendapat siapapun aparat yang nanti menyelidiki temuan ini perlu melakukan klarifikasi pada kepala daerah yang dimaksud.
“Informasi dari PPATK kan diserahkan ke penegak hukum, bisa polisi, bisa jaksa atau KPK. Tentunya perlu klarifikasi setelah menerima laporan info dari PPATK,” tutur Argo.
Kemendagri sebelumnya menyebut tidak memiliki kewenangan mengusut temuan PPATK itu karena data tersebut bersifat rahasia.
“Kami serahkan kepada PPATK dan aparat penegak hukum, apabila terdapat unsur pelanggaran hukumnya, karena data transaksi keuangan sifatnya rahasia sehingga bukan ranahnya Kemendagri,” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Bahtiar, dalam keterangan tertulis, Senin (16/12).
Bahtiar mengatakan, berdasarkan Pasal 10A dan 17A Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang, data hasil analisis PPATK merupakan informasi rahasia.
PPATK ataupun pihak-pihak yang mendapatkan informasi tersebut bisa dikenai sanksi apabila menyampaikan informasi kepada pihak-pihak yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut. Hanya aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan menerima informasi hasil analisis dari PPATK.
Menurut Bahtiar, Mendagri Tito Karnavian mempersilakan agar temuan itu ditindaklanjuti. Tito juga mendukung pengusutan rekening kasino itu jika ditemukan tindak pidana.
Editor : Dhefi Nugroho
