Solo — Sepanjang 2019, Pemerintah Kota (Pemkot) Solo membagikan 136.067 Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk warga tidak mampu. Pembagian kartu dilakukan bertahap dari Januari hingga Desember sebagai upaya Pemkot mencapai 100 persen kepesertaan program JKN-KIS.
“Terakhir pembagian tahun ini awal Desember lalu,” kata Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Solo, Retno Erawati, Senin (30/12).
Ratusan ribu peserta baru itu merupakan warga Solo yang belum menjadi peserta JKN-KIS di tahun 2018. Baik sebagai peserta mandiri, Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN, maupun PBI APBD Provinsi. Iuran mereka ditanggung APBD Pemkot Solo yang dialokasikan sebesar Rp 50 Miliar di tahun 2019.
Meski sudah menyandang predikat Universal Health Coverage (UHC), belum 100 persen warga solo menjadi peserta JKN-KIS. Jumlahnya baru mencapai kisaran 98 persen dari total populasi warga Kota Bengawan.
Apalagi selama 2019 ini juga, Pemerintah Pusat mencoret lebih dari 10 ribu warga Solo dari daftar PBI APBN. Sebagian besar dialihkan menjadi PBI APBD Solo setelah melalui proses verifikasi ulang. Sisanya dinyatakan mampu membayar mandiri sehingga tidak menjadi tanggungan Pemkot. Retno mengakui tak mudah mencapai 100 persen cakupan JKN-KIS untuk seluruh warga Solo.
“Data seperti ini kan dinamis ya. Ada yang pindah ke luar kota maupun masuk ke Solo, ada yang meninggal, ada yang lahir. Jadi bisa naik turun sewaktu-waktu,” kata dia.
Kendati demikian, jumlah penduduk Kota Solo cenderung bertambah. Selain karena kelahiran, pertumbuhan ekonomi di Solo juga menjadi daya tarik bagi penduduk daerah lain berpindah ke Solo.
“Kalau tidak ada peristiwa yang luar biasa, jumlah penduduk biasanya naik,” kata dia.
Editor : Wahyu Wibowo
