Timlo.net – Program pengembangan alat utama sistem senjata (alutsista) diharapkan bisa memperkuat industri pertahanan tanah air. Presiden Joko Widodo (Jokowi) punya harapan besar terhadap industri alutsista.
“Siang hari ini kita akan membahas mengenai strategi besar ke depan terhadap industri strategis pertahanan kita yang terutama berkaitan dengan kebijakan pengembangan pengadaan alat utama sistem senjata,” ujar Presiden Jokowi saat memimpin Rapat Terbatas (ratas) terkait Kebijakan Pengembangan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) di Hanggar Fasilitas Produksi Kapal Selam, PT PAL, Surabaya, Jawa Timur, dilansir dari laman Setkab, Senin (27/1).
Dalam kesempatan itu, Jokowi ingin mempertegas lagi untuk melakukan pembenahan bidang industri pertahanan. Terutama soal pembiayaan, ketersediaan bahan baku dan komponen pendukung.
“Termasuk di dalamnya adalah reformasi supply chain dan pengembangan industri lokal untuk mengurangi ketergantungan kita kepada barang-barang impor, juga yang berkaitan dengan peningkatan efisiensi, pembenahan manajemen tata kelola, semuanya,” tutur Jokowi.
Flashback pada tahun 2015, Presiden melihat bahwa saat itu tampak seperti tidak ada manajemen di pabrik ini atau workshop ini. Ia menambahkan bahwa saat itu mesin-mesin berjajaran.
“Saat itu juga langsung saya perintah kepada menteri untuk dibenahi kemudian seingat saya dikucurkan juga setelah itu PMN sebesar 1,5 triliun,” jelas dia.
Kepala Negara mengakui bahwa dirinya pernah di pabrik sehingga dapat melihat bagaimana manajemen dan tata kelola perusahaan. Hal penting lain, menurut Presiden, adalah perubahan dari product driven kepada market driven.
“Ini penting sehingga kita bisa memproduksi bukan hanya untuk kepentingan militer, tetapi juga alat-alat pertahanan, tetapi juga menghasilkan produk untuk menghasilkan produk nonmiliter sampai kepada mendorong agar lebih banyak pesanan, order, dari dalam negeri,” tambahnya.
Terutama, sambung Presiden, soal belanja pertahanan dalam APBN yang mencapai sebesar Tp127 triliun agar bahkan ke industri pertahanan. Ia menegaskan bahwa minimal paling tidak seperti di negara yang lain paling tidak 15 tahun industri-industri strategis harus memiliki order atau pesanan.
“Sehingga arahnya, tata kelolanya bisa direncanakan, bisa dibangun sebuah rencana panjang yang baik dan investasinya menjadi lebih terarah,” ujar Presiden ke-7 Republik Indonesia.
Editor : Dhefi Nugroho
