Timlo.net — Tahun 2020, Dinas Pertanian Dan Perkebunan (Distanbun) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus menggenjot distribusi dan penggunaan Kartu Tani. Ada sejumlah langkah yang akan dilakukan untuk memenuhi target 75 persen.
Kepala Distanbun Provinsi Jawa Tengah, Suryo Banendro menuturkan, untuk mencapai target penggunaan kartu tani 75 persen, perlu dilakukan langkah-langkah. Di antaranya komitmen dari semua pihak terkait, perlu adanya regulasi yang aplikatif, peningkatan SDM pendamping atau penyuluh, serta distribusi pupuk bersubsidi tepat sasaran dan tepat waktu.
“Empat langkah ini hasil dari Rakor kali ini, dan sudah kami sampaikan,” ujar Suryo Banendro, usai Rakor dan Evaluasi Pelaksanaan Kartu Tani Provinsi Jateng 2019 dan Rencana 2020, di Gedung Grhadhika Bhakti Praja, Semarang, Jumat (31/1) –seperti dilansir laman jatengprov.go.id.
Selain itu, ada beberapa daerah yang akan menerapkan penebusan pupuk bersubsidi hanya dengan Kartu Tani. Ini juga akan mendorong tercapainya program Kartu Tani di Jateng.
“Tadi ada kabupaten yang siap melaksanakan ini, seperti Pati, Purworejo, Klaten, Brebes, dan Temanggung yang sudah jalan. Untuk daerah yang lain akan terus kami dorong dan lakukan sosialisasi,” paparnya.
Diakui, berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Pangan Indonesia (SIMPI) per 31 Desember 2019, dalam jumlah petani di Jawa Tengah sebanyak 2.883.730 orang, luas lahan 1.556.835 hektare, kartu tani dapat dibagikan 2.795.139 kartu. Dari jumlah tersebut, yang sudah menerima dan menggunakan Kartu Tani sebesar 20,45 persen.
“Tapi dari angka itu, Jateng menjadi terbaik penggunaan Kartu Tani. Maka, kita akan terus bekerja keras, sesuai arahan Pak Gubenur harus berkeringat soal Kartu Tani ini,” terangnya.
Budi Sarwanto, petani asal Temanggung mengaku sudah menggunakan Kartu Tani satu tahun lalu. Dalam transaksi penebusan pupuk bersubsidi lebih mudah dan efektif.
“Iya, sudah satu tahun pakai Kartu Tani. Penebusan pupuk lebih mudah,” katanya.
Menurut Budi, penggunaan kartu tani akan mempermudah petani dalam mendapatkan pupuk bersubsidi. Selain tepat sasaran, kuota yang diterima sesuai dengan kebutuhan.
“Kalau pakai kartu tani, jumlahnya sesuai yang kita butuhkan,” imbuhnya.
Sementara, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyampaikan, Kartu Tani bukan hanya untuk penebusan pupuk bersubsidi, melainkan untuk pendataan sekaligus pengawasan.
“Saya sudah menyampaikan manfaat Kartu Tani tadi. Penyaluran pupuk bersubsidi ini harus tepat sasaran, dan tertutup. Tertutup itu ya Kartu Tani. Jadi bukan hanya soal pupuk, tapi akan banyak sektor, biasa analisis dan ambil sikap,” tuturnya.
Ke depan, pihaknya akan membangun kesadaran bagi para petani dan semua pihak terkait program Kartu Tani.
“Kita membangun kesadaran. Instruksi sudah, tinggal edukasi. Jadi, kalau ada keluhan pupuk subsidi langka sebenanya tidak, kan kuota sudah ada masing-masing pemegang Kartu Tani itu. Kartu tani ini untuk membaca siapa, tanam apa, di mana dan kapan,” pungkas Ganjar.
Editor : Marhaendra Wijanarko
