Timlo.net – Jumlah penderita covid-19 di Indonesia terus bertambah. Kalangan DPR minta pemerintah membuka peta sebaran virus covid-19 kepada publik. Hal itu dilakukan agar masyarakat bisa lebih waspada.
“Saya mendesak pemerintah mempublikasikan peta persebaran virus Corona. Masyarakat sangat perlu mengetahui peta persebaran itu, agar dapat menghindari dan berbuat sesuatu untuk memutus mata rantai penyebarannya.” kata Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay, dilansir dari laman DPR, Sabtu (4/4).
Perang melawan Covid 19 sudah lama berlangsung. Namun, kata Wakil Ketua MKD DPR itu, belum tahu petanya sudah sampai ke mana virus ini menginfeksi anak bangsa.
Yang ada hanya data provinsi yang warganya terinfeksi Covid 19. Sementara pergerakan dan data orang-orang yang ODP dan PDP tidak diketahui.
“Padahal, mereka yang status ODP dan PDP ini sangat penting untuk dijaga dan diwaspadai,” imbaunya.
Dalam rapat kerja gabungan bersama Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Menkes, Menaker, dan Kepala BP2MI, Kamis (3/4) lalu, Saleh sudah menyampaikan bahwa masalah ini harus dijadikan prioritas.
“Kala itu, Ketua Gugus Tugas, Doni Monardo menyebut bahwa masalah itu bisa ditangani secara cepat dengan menggunakan teknologi. Masalahnya, katanya terkendala dengan persoalan hukum menyangkut kerahasiaan data pasien,” ungkap Saleh
Menurut Saleh, Kemenkes harus memberikan data-data tersebut ke Gugus Tugas. Bila hanya sekedar nomor telepon, dipastikan tidak melanggar hukum. Nama, alamat, dan identitas pasien tidak disebutkan sama sekali. Dalam hal ini, sifat menjaga kerahasiaan medis tetap terjaga.
“Menurut IDI, membuka identitas pasien Covid-19 tidak membuka rahasia medis. Bahkan, nama dan alamatnya pun boleh dibuka. Apalagi ini dimaksudkan untuk menjaga kepentingan kesehatan publik,” paparnya.
Peta persebaran virus, sambung legislator dapil Sumatera Utara II ini, harus segera dibuat. Bangsa sedang berburu dengan waktu. Apalagi, menurut prediksi BIN, puncak penyebaran virus Corona adalah pada bulan Juli, dimana akan tercatat 106.287 kasus.
Editor : Dhefi Nugroho
