Karanganyar — Di saat daerah lain mengajukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) guna memutus rantai penyebaran Virus Corona (Covid-19), Bupati Karanganyar Juliyatmono justru menolaknya. Ia memiliki berbagai pertimbangan, diantaranya beban ekonomi masyarakatnya yang bakal kian berat.
“Secara pribadi, saya menolak keras PSBB. Bukan PSBB solusinya. Di Karanganyar sendiri, persyaratan untuk melakukan PSBB belum cukup memadai. Masyarakat bakal menjadi amat sangat terpuruk kalau aktivitas yang sudah dibatasi, dipangkas lagi. Paling substansial adalah persoalan ekonomi,” kata Yuli –sapaan akrab Bupati Karanganyar kepada wartawan, di ruang kerjanya, Selasa (21/4).
Yuli menyebut, pemberian kompensasi pelaksanaan PSBB di Karanganyar bukan persoalan sederhana. Terutama memenuhi variasi kebutuhan masyarakat terdampak.
Menurutnya, PSBB secara parsial juga bakal sia-sia. Jika ingin memutus rantai penyebaran Virus Corona di Jawa Tengah, maka ia menyarankan 35 kabupaten/kota harus mau melaksanakan aturan ketat PSBB di semua sektor kehidupan.
“Saya malah mengusulkan kalau serempak, Jateng harus bersatu. Membatasi agar tidak ada orang lagi orang terkonfirmasi positif Corona. Agar mereka tidak masuk atau keluar Jawa Tengah,” katanya.
Di sisi lain, penerapan PSBB di Jawa Tengah juga diprediksi menemui kendala, terutama kultur masyarakatnya. Apalagi, kebanyakan penduduknya yang bertani, kini sedang panen raya.
Ia merasa perlakuan paling tepat adalah pengetatan dan disiplin menjaga diri dan orang lain dari penyebaran Covid-19. Saat ini Kabupaten Karanganyar menerapkan zero aktivitas setelah pukul 21.00 WIB-06.00 WIB. Konsekuensinya, seluruh tempat usaha di jam tersebut tutup.
“Secara substansi sudah kita lakukan. Di Sewurejo, Mojogedang misalnya. Tidak satu desa yang diisolasi karena terdapat warganya positif Corona. Namun di dusunnya saja,” katanya.
