Solo – Larangan mudik yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) guna mencegah penularan Covid-19 dinilai terlambat. Pasalnya, sebagian besar pemudik telah banyak yang sudah sampai di kampong tempat tinggalnya.
“Itu sudah telat. Lha semuanya sudah pada mudik kok. Tapi, kalau PNS, TNI/ Polri tidak mudik itu memang wajib,” terang Walikota Solo, FX Hadi Rudyatmo saat ditemui disela kegiatan Tactical Floor Game (TFG) di GOR Bung Karno, Kompleks Stadion Manahan, Kota Solo, Rabu (22/4).
Menurutnya, warga Solo telah satu suara supaya pemudik dari luar kota langsung dikarantina. Rudy mengaku, ada delapan orang pemudik yang pulang ke Solo oleh warga kemudian diantarkan ke rumah karantina di Grha Wisata Niaga, Kecamatan Laweyan.
“Siapapun kalau dari Jakarta karantina dulu 14 hari di Grha Wisata. Termasuk pejabat, VVIP iya harus karantina kalau dari Jakarta,” kata Rudy.
Rudy meminta, jika larangan mudik telah ditetapkan Pemerintah pusat wajib menghentikan transportasi angkutan umum. Supaya warga yang masih di Jakarta atau di perantauan tidak bisa mudik ke kampung halaman.
Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo melarang mudik untuk mencegah penyebaran virus corona atau Covid-19. Larangan itu berlaku sejak 24 April 2020. Ia meminta jajarannya segera mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan larangan mudik ini.
Dalam rapat sebelumnya, pemerintah hanya menyampaikan imbauan agar masyarakat tak pulang ke kampung halaman. Larangan mudik sebelumnya hanya berlaku bagi ASN, TNI, Polri, dan pegawai BUMN. Namun, Kepala Negara menyebutkan, berdasarkan survei, masih ada 24 persen masyarakat yang bersikeras akan mudik.
