Solo – Wacana new normality atau era kenormalan baru, adalah sesuatu yang masuk akal dilakukan untuk bisa melewati pandemi Covid-19. Namun, sebelum memutuskan langkah tersebut, anggota DPR RI dari Fraksi Nasdem, Eva Yuliana wanti-wanti mengingatkan pemerintah agar menyiapkan beberapa hal.
“New normality, sampai saat ini baru berwujud wacana, karena belum ada keputusan pemerintah. Kami di DPR memaklumi itu sebagai upaya pemerintah menyelamatkan ekonomi, namun rakyat tetap selamat dari wabah yang masih berjangkit,” tutur Eva Yuliana saat berbincang dengan wartawan di Solo, Kamis (28/5).
Eva di Komisi III yang membidangi hukum dan hak asasi manusia, menyebut selama pandemi ini, pemerintah sering membuat pernyataan dan kebijakan yang membingungkan masyarakat. Kebijakan dari pucuk pemerintahan, di level kementerian hingga ke daerah sering tidak sinkron dan berubah-ubah arah.
Ada beberapa catatan yang disuarakan Eva kepada pemerintah, bagaimana menerapkan era normal baru nanti. Pertama, pemerintah seharusnya menyiapkan kebijakan yang lurus dari pusat sampai ke daerah. Meski kondisi setiap daerah tidak sama, dan karenanya diperlukan beberapa langkah khas, namun setidaknya jangan ada yang tumpang tindih apalagi saling bertentangan.
“Menyiapkan sinkronisasi kebijakan, kemudian menyiapkan aparat dengan segenap perlengkapan yang dibutuhkan. Terutama aturan kewenangan yang tegas, bila perlu dengan sanksi yang mengikat semua pihak. Karena tanpa kejelasan ini, nantinya aparat akan berbenturan dengan publik seperti yang selama ini terjadi,” imbuhnya.
Dan yang tidak kalah penting, sebelum memutuskan sebuah babak baru apa pun namanya, pemerintah seharusnya mengajak semua stake holder untuk berembuk dan bersama menentukan langkah.
“Mereka itu misalnya para pelaku bisnis, apakah sudah diajak bicara? Bahkan kami di DPR saja merasa ganjil kok wacana new normal ini disuarakan saat DPR sudah memasuki masa reses, sehingga tidak bisa memberikan dukungan,” tandas Eva.
Editor : Ari Kristyono
